PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SEI BAHARU, KECAMATAN HAMPARAN PERAK, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan
kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan dukungan
anggaran yang memadai agar tugas pemerintahan dapat dilaksanakan. Pemerintah desa tidak akan mampu
membiayai program-program pembangunan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan tidak hanya mengandalkan partisipasi
masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari
anggaran Pemerintahan Desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana kewenangan
Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan yang berbasis hak asasi manusia, serta bagaimana mekanisme
perlibatan masyarakat (partisipasi) dalam pengelolaan keuangan desa.Analisis yang digunakan adalah analisis