PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA TERHADAP ARCHANDRA THAHAR DITINJAU DARI ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementrian Hukum dan HAM memberikan
kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi syarat yang dimuat dalam
Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohoan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal
di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun
tidak berturut-turut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan
Kewarganegaraan Indonesia ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006?; dan Bagaimanakah Kekuatan
Hukum Diskresi Kemenkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau
dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan
hukum primer, sekunder dan tertier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa
Diskresi Kemenkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar bertentagan
dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Diskresi yang
sewenang-wenang, serta tidak sesuai dengan AUPB yaitu asas non diskriminasi, asas kepastian hukum.
Oleh karena itu kedepannya, Kemenkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harusnya hanya
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang yang aturannya tidak ada, tidak
jelas atau memberikan pilihan.
Kata kunci: Diskresi, Kewarganegaraan, Asas Pemerintahan yang Baik