PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan
hukum. Selain itu juga harus dapat membuktikan dakwaannya secara lebih mudah dengan
mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini hendak menguraikan
permasalahan mengenai penyalahgunaan wewenang administrasi oleh aparatur pemerintah yang
dikualifikasikan melawan hukum. Dalam tataran teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pikiran terhadap perkembangan dan pembaruan hukum di bidang Administrasi
Pemerintahan dan tindak pidana korupsi yang selama ini diterapkan terhadap apatur pemerintahan
yang menjalankan aktivitas pemerintahan dengan menggunakan diskresi dimana penggunaan
kewenangan tersebut berakibat pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis
penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan
pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang Undang Administrasi
Pemerintahan telah merumuskan dan mengkategorisasikan 3 (tiga) bentuk tindakan larangan
penyalahgunaan wewenang yaitu: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan
wewenang, dan larangan bertindak sewenang-sewenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah seharusnya dapat menjadi rujukan bagi