Buku ini berisi hasil kajian yang  difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui kondisi, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan faktorfaktor penghambat dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah. Kajian dilakukan di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.