PERAN LEMBAGA ADAT DI ACEH DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Problematika mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur
dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnya melibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah
tokoh masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran dari Lembaga Adat yang ada
saat ini dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan
hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum juridis normatif dengan pendekatan
deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan adanya “pemenuhan
kewajiban adat”. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih mengakui adanya Hukum Adat
yang erat kaitannya dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pidana anak. Dari penelitian awal
yang dilakukan masih rendahnya tingkat keberhasilan diversi disebabkan belum maksimalnya fungsi Lembaga
Adat ini. Di Aceh dikenal ada Lembaga Adat yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Keberadaan
tokoh masyarakat melalui Lembaga Adat ini perlu diaktifkan kembali melalui aturan-aturan hukum sebagai
langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu saran
dalam penelitian ini perlunya para dewan baik di DPR ataupun di DPRD yang terlibat dalam perubahan KUHP
Pidana agar mempertimbangkan pidana adat yang lokal dapat berlaku bagi masyarakat secara nasional untuk
kebaikan bersama dalam negeri ini.
Kata kunci: lembaga adat, anak, berkonflik, hukum