PEREMAJAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN MELALUI PENGGUSURAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI KOTA SURABAYA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Peremajaan dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah
Daerah untuk dapat melakukan perbaikan, penataan dan memperindah kota. Akan tetapi pelaksanaannya
seringkali melakukan pelanggaran HAM sebagai akibat adanya penggusuran, sehingga masyarakat kehilangan
hak atas tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur
akan Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan. Walaupun demikian Pemerintah Daerah telah
berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda yang ada secara humanis dengan mempertimbangkan aspek
hak asasi manusia. Akan tetapi belum semua warga yang terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak
karena adanya persyaratan berupa KTP Surabaya yang harus dimiliki. Oleh karena itu direkomendasikan
agar Pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan kepemilikan KTP Surabaya sebagai persyaratan
mendapatkan rusun mengingat setiap warga yang tergusur memiliki hak yang sama atas perumahan yang
layak. Selain itu juga perlu melakukan upaya koreksi dalam melakukan penertiban bangunan liar.
Kata Kunci: Peremajaan Kota, Penggusuran, Hak Asasi Manusia