PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI MASSA (Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Diberlakukannya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah
Anak (PPRA) bagi media massa cetak, media massa online/siber dan media masa terestrial pada tanggal 9
Februari 2019 ? media massa di Indonesia mengalami perubahan dalam hal hukum pers menyangkut hak-hak
anak terkait batas usia anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
perlindungan hak-hak anak melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 1 angka 3, 4, 5 terkait batas usia anak dari perspektif komunikasi massa.
Undang-Undang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, media massa online/
siber di Indonesia dalam kaitannya dengan kebebasan pers yang diakomodir dalam Undang-Undang Pers
Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan data-data secara
deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA
yang diturunkan dalam bentuk PPRA bagi media massa cetak, online/siber dan terestrial di Indonesia memiliki
konsekuensi bahwa Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai lex specialis dan produk jurnalistik
yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.
Kata Kunci: hak-hak anak; berita; komunikasi massa.