PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI PROVINSI MALUKU (Protection of the Rights of Indigenous People to Do Economic Activity, Social, and Cultural in Maluku (Moluccas) Province)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Masyarakat adat dalamkehidupannyamemiliki hak untukmelakukan aktivitas dalamkehidupan ekonomi,sosial
dan budaya. Dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak
ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan ijin pihak ketiga dalam menjalankan
aktivitas di wilayah masyarakat adat. Untuk mengetahui kondisi masa kini, penelitian ini dilakukan. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para stakeholder dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran kondisi hak masyarakat adat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial
dan budaya dan pelaksanaan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya menyangkut
pelanggaran hak atas tanah, hutan atau sumber daya lainnya tetapi berdampak pada terjadinya pelanggaran
hak-hak lainnya secara bersamaan atau sebagai suatu sebab akibat yang kompleks. Hal ini tidak akan terjadi
jika hak-hak masyarakat adat telah terlindungi dengan pembentukan Perda di setiap provinsi. Oleh karena

rekomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini DPR RI perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-
Undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar dapat dijadikan sebagai payung

hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Masyarakat adat,
sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.
Kata Kunci: Masyarakat Adat, Perlindungan, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya