PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT KALIMANTAN TENGAH

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009
tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng belum cukup memadai dalam
menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat (HAT), kenyataan sampai sekarang masih
banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di
daerah tersebut. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap tanah adat, semua stakeholder seharusnya
mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi HAT yang ada di daerah. Metode
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara yuridis empiris. Hasil
penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi yang secara jelas dan komprehensif mengatur tentang
perlindungan HAT secara Nasional atau khusus Kalteng. Untuk kedepannya perlu mendapat pengakuan dan