PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat, baik itu pelaku
kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang dilakukan oleh pelaku kaum
pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sangsi
bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Perundang-undangan.
Kesimpulannya bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal dalam Undang-undang
Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban
dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam
memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku
sangsinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu
keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada
kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP
tentang sangsi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anka sebagai korban. Selain itu
perlu ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak.
Kata Kunci: perlindungan hukum; anak sebagai korban; kekerasan seksual