PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Perceraian menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit dengan tujuan untuk melindungi hak
perempuan. Hal ini berarti setiap perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan diselesaikan sesuai
dengan ketentuan. Dalam kenyataannya di Kota Langsa masih banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan
dan perceraian tersebut diselesaikan secara adat desa. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kota Langsa?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian
lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak korban perceraian sering diabaikan, karena belum ada perlindungan
hukum yang diberikan terhadap perceraian di luar pengadilan. Hak-hak korban yang sering diabaikan antara
lain biaya masa iddah, biaya nafkah anak, biaya tempat tinggal, penyelesaian harta bersama dan hak untuk
menikah lagi. Kepada pihak yang akan bercerai disarankan agar perceraian tersebut dilakukan di depan
pengadilan sehingga hak-hak istri setelah terjadi perceraian dapat terpenuhi dan diakui secara hukum. Kepada
pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya perceraian di luar
pengadilan. Kepada pemerintah desa agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
tentang larangan perceraian di luar pengadilan.
Kata kunci: perlindungan; korban; perceraian; luar pengadilan