Perlindungan Hukum Tersangka atas Penghentian Penyidikan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
<meta charset="utf-8" />Proses penyidikan terhadap seorang tersangka terkadang perlakuannya menyinggung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya di Indonesia tetap juga di negara-negara maju. Untuk memberikan gambaran tentang penghentian penyidikan terhadap tersangka, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penghentian penyidikan merupakan salah satu tindakan penyelesaian perkara, sebelum proses penyidikan perkara pidana dihentikan oleh penyidik Polri, perkara wajib digelar terlebih dahulu dengan mengundang berbagai pihak, antara lain yaitu: internal Polri, Kejaksaan, saksi ahli, pelapor dan terlapor, dengna maksud untuk mendapat kebenaran dan kepastian hukum secara transparan. Pelanggaran administratif dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada kasus-kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Pendekatan yang bersifat ilmiah menemukan kenyataan bahwa penyimpangan polisi sebenarnya tidak semata-mata kesalahan individu yang sering disebut oknum, mereka melakukan penyimpangan karena kekuasaan atau wewenang yang dilimpahkan pada polisi sebenarnya sangatlah besar, yang apabila berada di tangan orang yang kualitasnya rendah, tidak terlatih dengan baik, tidak ada pembatasan-pembatasan yang jelas dan rinci serta tidak dikendalikan dengan proses manajemen yang baik, dipastikan penyimpangan pasti terjadi. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, maka penyidik diwajibkan memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, selanjutnya dalam Pasal 40 dijelaskan tentang isi SP2HP. Agar tidak berkepanjangan seseorang dijadikan tersangka maka negara harus dapat memberikan perlindungan baik fisik maupun non fisik dengan cara mengembalikan status seperti semula. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada tersangka yang tidak mendapatkan hak-haknya. Perlu perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan memasukkan peraturan mengenai Surat Keputusan Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga tidak merugikan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan, tidak hanya berupa tuntutan ganti kerugian, tidak menutup kemungkinan tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka penyidik Polri harus diproses secara hukum, dan penyelesaiannya  melalui peradilan umum atau Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.