PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara
anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan
dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana
yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan atas
penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah (1) Apa latar belakang filosofis lahirnya Restorative Justice dalam UU SPPA? (2)
Mengapa Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum; dan (3) Bagaimana cara menerapkan Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana sebagai
perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif dan empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data
primer yang ada di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice harus dilakukan sebagai wujud perlindungan atas anak yang
berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya ia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya,
sehingga tidak adil apabila ia dikenai sanksi retributif, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang
melingkupinya. Implementasi Restorative Justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan
melalui mekanisme Diversi, dengan produk pengadilan berupa penetapan (Pasal 12 dan 52, dan non diversi/
mediasi, yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan, dengan produk pengadilan berupa putusan,
yaitu pidana atau tindakan (Pasal 69). Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain
kedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga pihak lain. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam
praktek peradilan pidana, penerapan Restorative Justice sebagai wujud perlindungan hak anak yang berhadapan
dengan hukum belum menjadi kecenderungan utama.
Kata Kunci: Restorative Justice, Bentuk Perlindungan, dan Diversi