Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Terjadinya Kebakaran Lahan

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
<meta charset="utf-8" />Upaya penanggulangan terhadap bentuk kejahatan merupakan hal yang sangat berperan dalam kerangka kebijakan sosial. Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin respondeat superior, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pola pembangunan demikian justru semakin memacu materialisme dan menyuburkan pola produksi dan konsumsi eksesif dengan akibat alam menjadi objek eksploitasi yang eksesif pula. Demikian pula halnya dengan lingkungan. Bahkan hancurnya lingkungan fisik, seperti hutan, akan dapat berakibat hilangnya suatu kehidupan budaya, bahkan lebih dan itu hilang dan punahnya kehidupan atau eksistensi kelompok budaya yang bersangkutan. Penyebab utama bencana, pencemaran, kerusakan lingkungan dan penggunaan berlebihan sumber daya alam tersebut adalah karana pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Politik hukum mendasarkan pada konsep dan asas yang menjadi garis besar dari pengelolaan sumber daya alam. Baik garis besar yang telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang mengamanatkan pentingnya pelestarian lingkungan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (recidive/concursus). Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar ini tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling- paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Pelaksanaan kebijakan perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu dalam bentuk kebijakan pelepasan kawasan hutan, ternyata para pengusaha perkebunan besar, yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan perkebunan, banyak yang tidak memanfaatkan lahan secara optimal dan bahkan lahan tersebut ditelantarkan. Nampaknya aparat penegak hukum (polisi, PPPNS dan kejaksaan) memang tidak dapat diharapkan untuk menindak para pelaku perusak hutan. Oleh karena itu, harapan terakhir mungkin pada lembaga KPK. Pemerintah harus tegas dalam upaya penanganan kasus tindak pidana pembakaran lahan, hutan dan perkebunan berupa ganti rugi dan pemeliharaan terhadap kerusakan yang terjadi dengan penerapan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.