PERUBAHAN TATANAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY PROVINSI BANTEN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum
perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di
Indonesia, menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan
kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif
dengan menggunakan data sekunder yang berkaian dengan sistem budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung
Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak
berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi
Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi
sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang
bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya
hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy telah terikat
tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga
secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memproritaskan hukum
adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya
dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi
Banten terhadap ronrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola
berprilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat kemunikasi informasi seperti
menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak
tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan
dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarananya Pemda Jawa Barat berkewajiban untuk
mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi
Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi
bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan
devisa wisatawan yang datang secara individu.
Kata Kunci: Adat Suku Baduy, Budaya Hukum
 

PERUBAHAN TATANAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY PROVINSI BANTEN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum
perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di
Indonesia, menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan
kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif
dengan menggunakan data sekunder yang berkaian dengan sistem budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung
Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak
berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi
Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi
sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang
bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya
hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy telah terikat
tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga
secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memproritaskan hukum
adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di
Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya
dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi
Banten terhadap ronrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola
berprilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat kemunikasi informasi seperti
menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak
tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan
dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarananya Pemda Jawa Barat berkewajiban untuk
mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi
Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi
bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan
devisa wisatawan yang datang secara individu.
Kata Kunci: Adat Suku Baduy, Budaya Hukum