Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah. Untuk mendukung peran Kanwil diperlukan penguatan fungsi pengawasan. Salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan di Kanwil adalah dengan rencana penempatkan auditor di seluruh Kanwil. Auditor memiliki tugas dan fungsi sebagai Quality Assurance dan menjalankan peran konsultasi sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada satuan kerja untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana pola penempatan auditor di Kanwil secara regulasi dan kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pola penempatan auditor dalam rangka penguatan pengawasan di Kanwil. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) pilihan pola penempatan auditor di Kanwil, yaitu Pertama, pola penempatan auditor secara permanen, dan yang Kedua pola penempatan auditor secara sementara. Terkait dengan 2 (dua) pola tersebut, terdapat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: aspek peraturan, meliputi : peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kanwilkumham, peraturan tentang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), peraturan tentang jabatan fungsional auditor. Dan aspek sumber daya manusia, yang berkaitan dengan ketersediaan auditor, kualifikasi auditor, jangka waktu penempatan, dan pembinaan kepegawaian.