POLITIK HUKUM DAN KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM OLEH PEMERINTAH

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan
berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran
Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah. Artikel ini hendak menemukan perkembangan politik hukum dan
konstitusionalitas kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan regulasi, doktrinal, dan putusan. Hasil kajian menunjukan
kewenangan pembubaran Ormas, semula ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985,
lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2013, tapi akhirnya ditentukan kembali oleh
Pemerintah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan rumusan norma ini menunjukan arah politik hukum
yang bertendensi kembali menjadi hukum represif dan melanggar prinsip demokrasi. Sedangkan, analisis
konstitusionalitas kewenangan menemukan: Pertama, terjadi pelanggaran terhadap asas due process of law
sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Kedua, terjadi pelanggaran terhadap hak berserikat dan
berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3); Ketiga, tidak tepat menerapkan asas contrarius
actus terhadap Ormas Berbadan Hukum sebagai subjek hukum, sehingga sudah seharusnya Pasal
62 ayat (3) dan 80 A Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2017
dinyatakan inkonstitusional. Kedepannya, sangat penting pembentuk undang-undang segera merevisi UU No.
16 Tahun 2017 atau Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstitusional bersyarat yang
mengembalikan kewenangan menentukan pembubaran Ormas kepada pengadilan.
Kata Kunci: Politik Hukum, Konstitusionalitas, Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan, Hak
Berserikat dan Hak Berkumpul