POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUSANAK DI LUARNIKAH:PENERAPANHUKUMPROGRESIFSEBAGAIPERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial review
Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah.
Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progressif
yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak
itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan
bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap
anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep
hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum
progresif bisa disebut sebagai “hukum pro-keadilan”. Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran
hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi

penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak-
hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Hak Asasi Manusia, Progresif.