PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Pranata hukum jaminan fidusia tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dia
muncul dari kebutuhan masyarakat akan kredit tanpa penyerahan barang secara fisik.Oleh karena ada
kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tidak dapat digunakan lembaga
gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap
barang tidak bergerak saja). Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan pembiayaan dengan cara pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam
praktek diakui oleh yurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode
penelitian yuridis normatif dan empiris. Untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur fidusia,
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.Pertimbangannya, agar lembaga pembiayaan dapat membantu kebutuhan permodalan bagi
dunia usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dalam prakteknya lembaga
pembiayaan yang berkembang bukan lembaga pembiayaan yang bergerak di sektor produktif yang
diharapkan dapat membantu pengusaha ekonomi lemah dalam meningkatkan perekonomian, tapi
lebih cenderung pada pembiayaan multiguna yang memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif.
Dalam prakteknya justru lembaga pembiayaan multiguna dalam hubungannya dengan konsumen ini
yang banyak menimbulkan persoalan hukum.Misalnya, lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan
jaminan fidusia ketika konsumen tidak membayar cicilan terjadi penarikan barang yang berakhir
dengan kekerasan. Ada juga lembaga pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia tetapi konsumen
tidak membayar cicilanbahkan mengalihkan barang jaminan
Kata Kunci: Problematika, Pembiayaan, dan Jaminan Fidusia