PROSEDUR PEWARGANEGARAAN AKIBAT STATUS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Dalam hal status kewarganegaraan, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Pengaturan
hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk
manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan, maka timbul permasalahan tentang proses
pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Metode penelitian yuridis-empiris. Dalam penegakkan hukum anak berkewarganegaran ganda
terbatas berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait KTP elektronik seumur hidup pada usia 18 tahun dan ketentuan
perundang-undangan tentang memilih kewarganegaraan di usia maksimal 21 tahun. Perlu Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tatacara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan RI melalui prosedur khusus pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaran ganda
karena kelalaiannya ataupun kurangnya literasi status anak berkewarganegaran terbatas tersebut untuk dapat
memilih Kewarganegaraan Indonesia dalam hal persyaratan khusus Pewarganegaraan terkait Pekerjaan dan
Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kata kunci: status; anak berkewarganegaraan ganda; pewarganegaraan