REMEDI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Remedies of Human Rights Violations Due To Corruption)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat relasi antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini,
putusan tindak pidana korupsi (Tipikor) hanya mampu membuktikan kerugian keuangan negara, namun
belum mampu membuktikan kerugian perekonomian negara, biaya sosial, terlebih lagi pelanggaran
HAM. Penegakan hukum belum mampu memulihkan pelanggaran HAM sebagai dampak dari Tipikor.
Tujuan Penelitian ini, adalah untuk menganalisis bagaimana model remedi pelanggaran HAM sebagai
dampak dari Tipikor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersumber pada data primer dan
data sekunder. Penelitian ini menganalisis beberapa alternatif jalur hukum baik melalui sistem peradilan
pidana, perdata, dan/atau Tata Usaha Negara (TUN). Penelitian ini juga menelaah korporasi sebagai
subyek hukum Tipikor, serta kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat
menjadi dasar hukum model remedi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan model remedi pelanggaran
HAM akibat Tipikor yang saat ini dapat ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan remedi korban, yakni pertama, melalui
peradilan perdata dan peradilan TUN berdasarkan putusan peradilan pidana berkekuatan hukum tetap;
dan kedua, melalui penggabungan perkara ganti kerugian. Namun demikan model remedi yang paling
efektif dan berorientasi sebesar-besarnya untuk perlindungan korban adalah melalui sistem peradilan
Tipikor dengan pembaharuan sistem pemidanaan.
Kata kunci: remedi; pelanggaran hak asasi manusia; tindak pidana korupsi.