Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum (Revision of Legal Asistance Law to Improve the Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipandang belum optimal dalam
memberikan bantuan hukum termasuk kepada korban tindak pidana meski bantuan hukum tersebut
sesungguhnya diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya
serta juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban. Tulisan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum sehingga penting dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut demi meningkatkan
pemenuhan hak korban atas bantuan hukum serta usulan reformulasi perundangan bantuan hukum
demi meningkatkan pemenuhan hak korban atas bantuan hukum. Penelitian normatif empiris ini
dilakukan secara kualitatif melalui wawancara menggunakan aplikasi zoom dan studi pustaka.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model interaktif dari
Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang 16/2011 masih memiliki
kelemahan yakni belum sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan lain serta belum optimal
dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak dan kebutuhan korban dan kelompok rentan
lainnya untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang 16/2011 perlu direvisi
untuk menjamin terlindunginya hak korban atas bantuan hukum, antara lain melalui sinkronisasi

peraturan, perluasan konsep penerima bantuan hukum, serta kesetaraan bantuan litigasi dan non-
litigasi bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: bantuan hukum; korban; akses terhadap keadilan.