REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Berangkat dari Nawa Cita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesiaā€¯ dan kesadaran
untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa serta melihat peta keragaman
kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas mengenai pengelolaan dana desa, dengan menggunakan
metode kualitatif. Dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa berupaya mengkoreksi kesalahan-kesalahan Negara dalam mengatur desa dan
masyarakat hukum adat. Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat
pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah
masyarakat hukum adatnya (hak ulayat). Negara perlu memberikan sarana dan prasarana kepada
setiap lembaga adat agar lembaga adat dalam mengelola masyarakat adat serta adat istiadatnya
dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu ada payung hukum untuk menampung keistimewaan
desa adat dibeberapa daerah. Selain itu juga, perlu diatur secara khusus didalam peraturan
perundang-undangan mengenai penetapan anggaran khusus terhadap lembaga-lembaga adat,
sehingga lambat laun keberadaan lembaga adat ini tidak akan hilang.
Kata kunci: Revitalisasi, Pemerintahan Desa, Sumatera Barat.