Ancaman terhadap Kejahatan Terorisme saat ini rupanya perlu mendapat perhatian khusus bagi dunia tak terkecuali Indonesia karena dapat berdampak baik secara materiil maupun immaterial bagi warga negaranya. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berupaya untuk menaruh perhatian serius terhadap ancaman kejahatan yang masuk dalam kategori transnational crime. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membangun kolaborasi antar Kementerian atau Lembaga terkait untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Merespon hal tersebut salah satu Kementerian atau Lembaga yang dimaksud yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan mengalami beberapa kendala yang salah satunya adalah minimnya jumlah petugas untuk melakukan pengawasan secara langsung. 

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui pola pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih bersifat konvensional yang dinilai membutuhkan proses birokrasi yang memerlukan waktu padahal dalam konteks kejahatan terorisme perlu penanganan yang cepat dan akurat mengingat sifat dari kejahatan tersebut dapat berkembang dan dinamis. Oleh karenanya substansi dari buku ini menawarkan pola atau mekanisme kerja yang efektif bagi pemangku kepentingan terkait utamanya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan pengawasan yang efektif serta menawarkan pula kepada leading sector dalam penanggulangan terorisme dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebuah mekanisme kolaborasi yang mampu memberikan penguatan atau sinergitas dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.