TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REGULASI PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM ( Human Rights View of Land Acquisition For Public Interest Development)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
memberikan legitimasi dan dukungan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang
masif dilakukan pemerintah. Meskipun demikian, secara empiris terdapat implikasi yang bersinggungan
dengan hak asasi manusia terutama dalam aspek pengadaan tanah. Data pengaduan di Komnas HAM berkait
kasus infrastruktur menjadi indikasi akan persoalan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk
melihat norma-norma yang terkandung dalam UU No. 2/2012 dari prespektif HAM dengan mendasarkan pada
instrumen dan prinsip hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab dengan korporasi/BUMN selaku pelaksana.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan
dengan wawancara terarah terhadap korban, pemerintah dan ahli, sedangkan data sekunder bersumber dari
berbagai literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan norma hak asasi manusia belum menjadi rujukan
terutama menyangkut (a) persoalan ruang lingkup dan definisi kepentingan umum sehingga objek pengadaan
menjadi sangat luas; (b) reduksi terhadap makna dan substansi musyawarah dalam pengadaan tanah; (c)
persoalan kelembagaan dan hasil penilaian oleh appraisal yang mempengaruhi ganti kerugian; (d) menguatnya
prosedur formal melalui pengadilan bagi warga yang mempertahankan hak-haknya.
Kata kunci: pengadaan lahan; pembangunan infrastruktur; kepentingan umum; hak asasi manusia.