TINJAUAN HAM DALAM REGULASI PPPK DENGAN INTERTEKSTUALITAS TEKS HUKUM (Human Rights Review in Regulations on PPPK with Intertextuality Legal Text)

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Internalisasi HAM dalam regulasi terkait hak pekerja masih menjadi tantangan di negeri ini. Hal ini terjadi,

salah satu contohnya, pada regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK). Penelitian ini
mempunyai dua rumusan masalah, yakni: tinjauan prinsip HAM atas regulasi PPPK dan alasan perlunya
internalisasi HAM dalam regulasi PPPK dengan pendekatan intertekstualitas teks hukum. Dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.
Beberapa perlakuan kepada PPPK dalam regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Beberapa
prinsip yang belum terakomodasi adalah prinsip kesetaraan, non diskriminasi, saling terkait, saling
bergantung dan tanggung jawab negara. Dengan melakukan intertektualitas antara teks hukum dalam
regulasi PPPK dengan teks lain, penelitian ini menemukan beberapa hal yang mendorong urgensi peninjauan
ulang regulasi PPPK berprinsip HAM. Regulasi PPPK mencerminkan nalar mekanis negatif yang digunakan
negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan PPPK, sehingga
memproduksi regulasi yang sebenarnya tertinggal dibanding regulasi lain dalam perlindungan hak pegawai
kontrak. Selain itu, regulasi PPPK juga menunjukkan kemunduran negara dalam memformulasikan indikator
pemenuhan hak atas pekerjaan.
Kata Kunci: HAM, PPPK, intertektualitas.