Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak
kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh.Oleh karena
itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh
dalam perspektif hukum dan HAM?Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM.Manfaat yang
diharapkan adalah sebagai bahan bacaan guna memperluas wawasan bagi pembaca tentang
standar upah yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM.Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan.Dari hasil penelitian dapat
diketahui bahwa Indonesia belum dapat menetapkan upah sesuai prinsip-prinsip upah layak
berdasarkan HAM.Namun pemerintah terus berupaya progresif dalam mengatur tentang
pengupahan, hal ini tentunya pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan
agar dapat berkembang dan tumbuh dalam persaingan global.Pemerintah terus berupaya
menjaga stabilitas perekonomian dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkelanjutan.Kesejahteraan buruh tidak tergantung pada besaran upah yang diterima semata,
melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara
juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara
pengusaha dan buruh di perusahaan.
Kata Kunci : Upah Layak, Hukum dan HAM