URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI

Registrasi / Login Untuk Membaca ...
Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril,
Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur
pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial tersebut sudah tidak sesuai dengan permasalahan
hukum di Indonesia. Untuk itu bagaimanakah urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi
dan Rehabilitasi, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis urgensi dibentuknya Undang-undang Grasi,
Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
normatif empiris. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan focus group discussion dengan narasumber.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
bersifat urgen untuk segera di bentuk Undang-undang baru guna penyesuaian terhadap konstitusi dan
perkembangan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sebagai implementasi hak
prerogatif Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2. Hal ini didasarkan kepada
pertimbangan perubahan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, bertujuan untuk memudahkan
Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya serta untuk memastikan bahwa asas akuntabilitas, asas
transparansi publik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta check and balances sebagai perwujudan
pelaksanaan good governance. Saran dari penelitian ini agar Kementerian Hukum dan HAM melalui unit
utama seperti Balitbangkumham, BPHN, DItjen AHU dan Ditjen PP mempersiapkan dokumen pendukung
Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi agar masuk ke dalam prolegnas Tahun
2022.
Kata kunci: peraturan; grasi; amnesti; abolisi; rehabilitasi